daulatrakyat.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Rizal Ramli, dengan tegas menilai bahwa sistem presidential threshold (PT) 20 persen kursi DPR merupakan bentuk demokrasi kriminal dan inkonstitusional dalam proses demokrasi di Indonesia.
Dia mendukung penghapusan kebijakan tersebut melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) guna menjamin kompetisi politik yang lebih sehat.
“(Dengan dihapuskannya presidential threshold) kompetisi jadi betul-betul berjalan untuk dapat kandidat-kandidat terbaik. Saya ingin mengatakan bahwa undang-undang tentang threshold jadi basis demokrasi kriminal di Indonesia,” ujar Rizal Ramli.
Tidak seperti negara-negara lain, Indonesia adalah negara demokrasi yang seharusnya tidak menerapkan PT.
Rizal berpendapat bahwa PT menjadi landasan bagi demokrasi kriminal di Indonesia, di mana para pejabat yang duduk di parlemen bukan merupakan hasil pilihan rakyat, melainkan dipilih oleh elit dan kroni partai.
Rizal menegaskan bahwa kekuasaan yang terpusat pada para elite dan kroni ini mengakibatkan ketidakmampuan pemerintahan untuk benar-benar mengabdi kepada rakyat.
Akibatnya, sistem ini terbukti koruptif dengan banyak pejabat terlibat dalam kasus korupsi.
Dengan semangat, Rizal mendukung Partai Buruh dalam upaya mereka untuk menolak PT melalui gugatan ke MK dan melalui longmarch dari Bandung ke Jakarta.
Dia percaya penghapusan PT akan membawa manfaat besar, karena akan memberi kesempatan bagi kandidat terbaik, bukan hanya orang-orang dengan kekayaan atau citra publik yang tinggi, untuk bersaing dalam pemilihan kepala daerah dan presiden.
Lebih lanjut, Rizal menegaskan bahwa pemimpin yang amanah, bebas dari korupsi, dan benar-benar mengabdi pada rakyat harus menjadi pilihan utama.
Dengan menghapuskan PT, Rizal berharap proses demokrasi di Indonesia dapat diperbaiki untuk menciptakan pemerintahan yang lebih jujur, transparan, dan bertanggung jawab kepada seluruh rakyat.
“Sehingga enggak bisa seorang presiden hanya modal pencitraan, modal masuk gorong-gorong, atau jadi pangeran Tiktok. Mereka mesti berkompetisi siapa yang paling bagus yang amanah enggak korup enggak pernah ngibulin rakyat,” terang Rizal.***
