Menu

Mode Gelap

Politik · 12 Sep 2023 23:02 WIB ·

KPU Minta Peserta Pemilu 2024 Laporkan Dana Kampanye


					KPU Minta Peserta Pemilu 2024 Laporkan Dana Kampanye Perbesar

daulatrakyat.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah memutuskan untuk tetap mewajibkan peserta Pemilu 2024 untuk menyampaikan Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye.

Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik, menjelaskan bahwa Pasal 22 dari peraturan ini akan berlaku untuk semua peserta Pemilu.

Pasal 22 tersebut mencakup tiga jenis laporan dana kampanye Pemilu presiden dan wakil presiden, yaitu Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

LPSDK

LPSDK adalah alat yang digunakan untuk mencatat informasi tentang identitas pemberi sumbangan dan jumlah dana kampanye yang diberikan kepada peserta Pemilu.

Para penyumbang ini bisa berupa individu, perusahaan, atau badan usaha non-pemerintah.

Baca juga : Viral Video Fuji Ngedate di Kafe, Bareng Asnawi?

Awalnya, KPU merencanakan penghapusan LPSDK, tetapi rencana ini mendapat banyak protes karena dianggap kurang transparan terkait pengelolaan dana kampanye.

Oleh karena itu, KPU memutuskan untuk tetap mempertahankan LPSDK sebagai persyaratan.

Hal ini berlaku tidak hanya untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden, tetapi juga untuk calon anggota DPR dan DPD.

Idham menjelaskan bahwa, KPU tidak pernah bermaksud menghapus LPSDK sejak awal, namun ingin mengubah format pelaporan LPSDK.

Baca juga : Cara Cek Bantuan PKH dan Bansos 2023 Lewat HP

Dalam perubahan ini, LPSDK yang sebelumnya dilaporkan dalam rentang waktu tertentu akan dilaporkan secara harian.

Dengan demikian, setiap sumbangan dana kampanye yang diterima oleh peserta Pemilu harus diunggah ke dalam sistem informasi dana kampanye (Sidakam) pada hari yang sama atau esok harinya.

Keputusan ini diambil setelah KPU menerima banyak masukan dari publik, yang menurut Idham, tidak bertentangan dengan rancangan peraturan yang mereka buat. Hal ini menunjukkan bahwa KPU menerapkan pendekatan deliberatif dalam proses perumusan peraturan.

Idham juga menambahkan bahwa proses penyampaian LPSDK akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 hingga 11 Februari 2024, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat 3 PKPU Nomor 18 Tahun 2023.***

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

7 Kandidat Cagub Jabar 2024 Paling Potensial Selain Ridwan Kamil

18 April 2024 - 22:41 WIB

Ridwan Kamil Beberes di Hari Terakhir Jadi Gubernur Jabar

Ramai-ramai Jadi Amicus Curiae di Mahkamah Konstitusi

17 April 2024 - 22:03 WIB

Ramai-ramai Jadi Amicus Curiae di Mahkamah Konstitusi

Kandidat Calon Bupati Bogor 2024 Ade Wardhana Perkenalkan Bogor Ke Jerman

16 April 2024 - 20:15 WIB

Kandidat Calon Bupati Bogor 2024 Ade Wardhana Perkenalkan Bogor Ke Jerman

Singgung Jokowi, Gibran Diomelin Prabowo saat Lebaran di Kartanegara 

13 April 2024 - 21:37 WIB

Singgung Jokowi, Gibran Diomelin Prabowo saat Lebaran di Kartanegara 

Kang Dimas Silaturahmi dengan Klub Motor Untuk Wujudkan Kota Bogor yang  Kondusif 

12 April 2024 - 20:41 WIB

Kang Dimas Silaturahmi dengan Klub Motor Untuk Wujudkan Kota Bogor yang  Kondusif 

Disiapkan Istana, Jokowi – Megawati Akan Bertemu di Acara Halal Bihalal

12 April 2024 - 20:35 WIB

Disiapkan Istana, Jokowi - Megawati Akan Bertemu di Acara Halal Bihalal
Trending di Politik