daulatrakyat.com — BRI optimis net zero emission Indonesia pada 2060 dapat tercapai melalui kolaborasi.
Pemerintah berupaya mewujudkan Net Zero Emission (NZE) pada 2060 dapat direalisasikan dengan peran serta semua pihak. Termasuk korporasi besar seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.
Oleh karena itu, perseroan memiliki strategi khusus dalam mendukung secara langsung dan berperan aktif merealisasikan visi pemerintah tersebut.
Direktur Kepatuhan BRI Ahmad Solichin Lutfiyanto mengatakan perseroan optimistis dan yakin bahwa target NZE tersebut akan tercapaijika seluruh pihak berkolaborasi secara aktif.
“Bicara peran BRI dalam pencapaian target net zero emission 2060, kami sudah mempunyai policy namanya ESG roadmap. BRI akan mencapai NZE di tahun 2050. Nah, yang kedua, kebijakan itu tentu harus diimplementasikan,” ujar Solichin.
Tak hanya itu kata Solichin, pihaknya juga sudah memiliki berbagai strategi, inisiatif, dan program bagaimana mengimplementasikan strategi itu baik di bisnis maupun di operasional.
Terapkan Bertahap
Secara bertahap, BRI dalam ESG roadmap-nya dapat menurunkan emisi sekitar 30%-40% di tahun 2030. Hal ini sejalan dengan target Enhanced-NDC Indonesia.
Solichin mencontohkan, porsi BRI dalam mencapai NZE Indonesia di tahun 2060. Salah satunya yakni aktif penyaluran kredit kepada green sector serta partisipasi dalam inisiatif Pemerintah. Seperti pada perdagangan karbon perdana pada tanggal 26 September yang lalu.
“Kalau komitmen kami, tentu ke depan BRI akan terus memperbesar porsi dari pembiayaan hijau,” tambahnya.
Secara umum, Perseroan telah memiliki komitmen yang tinggi terhadap pembiayaan berkelanjutan. Yaitu pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan kepada UMKM dan kepada sektor hijau. Total pembiayaan sebesar Rp732,3 triliun atau 67,2% dari total pembiayaan bank.
Sebagai bank yang fokus melayani UMKM, BRI memiliki porsi pembiayaan UMKM sebesar Rp652,9 triliun, sementara pembiayaan ke sektor hijau sebesar Rp79,4 triliun.
Solichin juga menjelaskan adanya tantangan bank dalam menyalurkan pembiayaan hijau. Bank kata Solichin adalah highly regulated industry. Karena bank adalah bisnis yang berisiko sangat tinggi, sehingga pihaknya di bank harus menerapkan best practice dalam risk management.
“Dalam konteks ekonomi hijau, Ada dua risiko utama yang harus di-manage, itu adalah physical risk dan transition risk. Challenge terbesar buat bank itu adalah bagaimana mengelola transition risk. Ini nilainya besar sekali dan itu nggak mungkin ditanggung sendiri oleh bank. Bahkan harus ada kolaborasi baik dari pemerintah, bank, industri, dan para pihak terkait,” paparnya.
Salurkan Kredit ke Sektor Hijau
Untuk itu, Perseroan menerapkan manajemen risiko yang lebih intense dalam menyalurkan kredit ke sektor hijau. Di antaranya adalah melakukan climate change scenario analysis dengan standar internasional. Serta menyusun credit policy per sektor, yaitu untuk sektor palm oil dan pulp & paper.
Selain risiko yang tinggi, Solichin juga memaparkan ketersediaan green project di Indonesia saat ini juga masih terbatas.
Oleh karena itu, peran dari Pemerintah dan pelaku industri menjadi hal yang penting dalam meningkatkan porsi green project di Indonesia.
Di tataran operasional, implementasi ESG roadmap BRI mengutamakan dua hal, yaitu People dan Business Process.
“Operasional kita nggak akan pernah optimal ketika kita nggak meng-address isu mengenai manusianya,” tegasnya.
BRI juga mendorong pekerjanya dalam mendukung pencapaian NZE target. Antara lain melalui inisiatif Eco-Operational Efficiency Program. Seperti penggunaan kendaraan operasional listrik dan instalasi solar panel di unit kerja BRI.
Tak hanya itu juga terdapat inisiatif Sustainability Culture Program untuk menginternalisasi budaya keberlanjutan kepada seluruh pekerja BRI.
Selain meningkatkan literasi ke pekerja, BRI juga mengajak masyarakat, terutama Desa BRILiaN dan nasabah KUR BRI untuk menjaga lingkungan dan mendukung NZE melalui program BRI Menanam.
Mmenurut Solichin, BRI melibatkan berbagai stakeholder terlebih masyarakat yang mana perseroan mengambil pula porsi literasi.
Hal ini dilakukan mengingat literasi menjadi penting dan tentu tidak bisa menjadi tanggung jawab dari pemerintah saja, tapi industri juga harus berperan besar.
“Literasi yang kami lakukan adalah kepada pekerja, nasabah, dan juga kepada masyarakat,” sambungnya.
Jadi intinya, menurut Solichin kalau bicara target 2060, pihaknya yakin bahwa itu akan bisa tercapai dengan kolaborasi dan dukungan dari seluruh para pemangku kepentingan.***
