daulatrakyat.com – Anies Baswedan, Calon presiden nomor urut 1, menguliti kebijakan food estate atau lumbung pangan yang selama ini berjalan.
Ia mengaku, bila terpilih menjadi presiden nanti tidak akan membangun food estate, tetapi contract farming.
Pernyataan itu disampaikan Anies saat menjadi narasumber di acara Wadah Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dengan tajuk ‘Konferensi Orang Muda Pulihkan Indonesia’ di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (25/11/2023).
Anies awalnya menjelaskan bahwa agenda utama yang pihaknya ingin kerjakan adalah persoalan pangan. Pasalnya, ia melihat kekinian produksi pertanian penuh ketidakpastian.
“Nah, kita pengin sampaikan fokus kita ke depan, kita tidak akan mengonsentrasikan kepada food estate, justru kita ingin contract farming dibangun untuk Indonesia ke depan,” kata Anies.
Anies kemudian menjelaskan, mengapa food estate tidak dijadikan opsinya, yakni lantaran dinilai terlalu menguasai produksi secara sentralistik.
“Kedua, kepastian hasil tani hanya pada mereka yang berada di kawasan food estate dan ini praktiknya, ini adalah sebuah produksi pertanian berbasis korporasi,” tuturnya.
Menurut Anies yang dibutuhkan saat ini terbalik dari program food estate.
“Sementara yang kita butuhkan sebaliknya, kita justru membutuhkan agar petani-petani yang tempatnya ada diseluruh wilayah indonesia bisa mendapatkan kesetaraan, kesempatan agar produknya ikut didalam pasar produk pertanian di Indonesia,” sambungnya.
Selain itu, keberadaan food estate dinilai Anies, pada ekstentifikasi lahan pertanian pemerintah untuk meningkatkan produksi. Menurutnya, hal itu hanya akan menimbulkan problem-problem lingkungan hidup.
“Kita ingin menggeser fokusnya pada intensifikasi pertanian rakyat untuk peningkatan produktifitas pertanian kita. Jadi, petani yang ada dimana-mana itu jangab dilupakan kemudian di pemerintahan justru membuat satu kawasan baru, justru petani-petani yang ada sekarang ini yang harus dijadikan mitra, diajak untuk terlibat, difasilitasi,” ujarnya.
Lalu food estate juga penyerahan hasil taninya berdasarkan keputusan pemerintah pusat. Seharusnya, kata dia, hasil tani lokal di BUMN dan BUMD.
“Terakhir dalam pendekatan food estate, petani dikuasai oleh pemilik mod, tapi dalam contract farming ini kerja sama antara pemilik modal dan petani,” katanya.
“Harapannya dengan pola contract farming ini maka petani diseluruh indo punya kesempatan memperoleh nilai tambah atas kerja mereka dan sistem yang berkeadilan untuk semua.”
“Ini salah satu contoh kecil kita menghadirkan tata niaga yang berkeadilan, prinsip yang hendak dipegang adalah dalam setiap kebijakan ada satu pertanyaan,” ujarnya. (suara.com)
