Politik uang yang menjadi fenomena umum dalam proses politik di berbagai negara, menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap kemampuan rakyat untuk berpikir kritis.
Praktik ini tidak hanya merusak integritas demokrasi, tetapi juga merugikan masyarakat dalam memahami, menganalisis, dan menilai kebijakan politik secara objektif.
Salah satu dampak utama dari politik uang adalah pembodohan masyarakat. Saat pemilihan umum diwarnai oleh praktik memberi dan menerima uang untuk mempengaruhi pilihan politik, rakyat cenderung terjebak dalam lingkaran ketergantungan ekonomi dengan para calon atau partai politik.
Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk menganalisis rencana kebijakan dan melibatkan diri dalam diskusi yang konstruktif mengenai masa depan kehidupan bernegara.
Selain itu, politik uang menciptakan budaya politik yang didasarkan pada transaksi finansial daripada ideologi dan program kerja.
Calon atau partai politik yang memiliki sumber daya keuangan lebih besar memiliki keunggulan dalam mengamankan dukungan, bahkan jika visi mereka tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
Ini berarti bahwa pemilih lebih mungkin dipengaruhi oleh aspek materi daripada substansi kebijakan.
Politik uang juga dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam proses politik. Kelompok atau individu yang memiliki kekayaan lebih besar dapat dengan mudah mendominasi ruang politik, sedangkan suara dan aspirasi kelompok yang kurang mampu kehilangan bobotnya.
Hal ini menghancurkan prinsip dasar demokrasi yang menekankan pada representasi setiap warga negara, tanpa memandang status sosial atau ekonomi.
Penting untuk diingat bahwa pendidikan politik dan pemikiran kritis adalah pondasi demokrasi yang kuat.
Politik Uang
Uang tidak hanya menghambat kemampuan rakyat untuk membuat keputusan yang berdasarkan informasi dan pemahaman yang mendalam, tetapi juga merusak kepercayaan mereka terhadap institusi politik.
Oleh karena itu, perlu ada upaya nyata untuk memberantas praktik politik uang dan memastikan bahwa proses politik bersifat transparan, adil, dan mendorong partisipasi aktif rakyat.
Perihal itu, Negara juga telah mengatur seperti termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang terbagi ke dalam sejumlah pasal yakni Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523.
Dalam pasal-pasal tersebut, larangan politik uang dilakukan tim kampanye, peserta pemilu serta penyelenggara selama masa kampanye.
Dalam menghadapi tantangan politik uang, Bonni Sofianto berpendapat bahwa kita memerlukan pendidikan politik yang kuat, pemberdayaan masyarakat, dan reformasi kebijakan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas sebagai kunci untuk membangun masyarakat yang kritis, berintegritas, dan aktif dalam proses politik.
Hanya dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa politik yang sehat dan demokratis dapat berkembang, memberikan ruang bagi pertumbuhan pemikiran kritis dan partisipasi warga negara yang berarti.
Profil Singkat Penulis
Bonni Sofianto adalah seorang penggiat di isu kemanusiaan (kesehatan dan sosial) khususnya di bidang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan Narkotika.
Ia juga tokoh masyarakat dilingkungannya dan aktif pada kegiatan kemasyarakatan yang kemudian memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif DPRD Kota Bogor dari Partai Amanat Nasional Kota Bogor Daerah Pilih Kecamatan Tanah Sareal.
Melalui keterlibatannya di dunia politik, Ia ingin membawa perubahan positif bagi masyarakat. Khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial.***
