Menu

Mode Gelap

Hankam · 17 Jan 2024 23:28 WIB ·

Geger Kasus Dugaan Aborsi ASN Disparbud Kota Bogor, Komisi I DPRD Sampaikan Maklumat


					Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor dari Fraksi PKS, Endah Purwanti. (Istimewa/bogordaily.net). Perbesar

Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor dari Fraksi PKS, Endah Purwanti. (Istimewa/bogordaily.net).

daulatrakyat.com – Kasus dugaan aborsi yang menjerat salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor berinisial W, terus bergulir, meski yang bersangkutan sudah dijadikan tersangka dan diberhentikan sementara.

Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor, Endah Purwanti mengatakan bahwa pihaknya telah memanggil Inspektorat perihal kasus yang menggemparkan ‘Kota Hujan’.

“Kami sudah panggil Inspektorat, dan jawaban mereka W sudah diberhentikan sementara,” ujar Endah kepada wartawan, Rabu 17 Januari 2024.

Menurut Endah, seharusnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tak hanya melatih kemampuan ASN. Tetapi juga mengenai peningkatan masalah moral serta keimanan.

Selain itu, sambung Endah, mesti ada ketegasan dari Inspektorat ketika ada ASN yang melanggar aturan maupun etika.

Kemudian, kata dia, saat promosi jabatan dilakukan, harus ada pertimbangan dari sisi moral maupun etika sebagai tambahan penilaian.

Endah mengaku prihatin dengan mencuatnya kasus aborsi yang diduga dilakukan oleh ASN Kota Bogor tersebut, apalagi Kota Bogor belum lama ini meraih predikat Kota Layak Anak.

Namun terlepas dari itu, sambungnya, perkara dugaan aborsi yang kini tengah ditangani polisi juga mencederai visi Kota Bogor sebagai Kota Ramah Keluarga.

“Kalau begini, Kota Bogor belum ramah keluarga. Kami prihatin, artinya Pemkot Bogor tak bisa mengawasi dan mengedukasi pegawainya. Kami menyarankan setiap dinas membuat kegiatan kerohanian,” katanya.

Seharusnya, kata Endah, apabila Pemkot Bogor benar-benar ingin mengimplementasikan Perda Ketahanan Keluarga, mestinya segera dibuat Perwali untuk mengatur teknisnya.

“Kalau serius harusnya segera dibuat perwali nya, toh perda sudah disahkan,” tandasnya.***

(Ibnu Galansa)

Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

PT KAI Resmi Buka Rekrutmen 2024!

18 April 2024 - 22:51 WIB

PT KAI Resmi Buka Rekrutmen 2024!

CPNS 2024:  Cara Daftar untuk Lulusan SMA, Persyaratan dan Linknya 

18 April 2024 - 22:48 WIB

Dibuka September, Ini Formasi CPNS 2023

Harga Kawin Kontrak di Cianjur Rp30-Rp100 Juta!

18 April 2024 - 22:45 WIB

Harga Kawin Kontrak di Cianjur Rp30-Rp100 Juta!

Pengemudi Fortuner Arogan Pakai Nopol Dinas Palsu TNI Ditangkap 

17 April 2024 - 22:11 WIB

Pengemudi Fortuner Arogan Pakai Nopol Dinas Palsu TNI Ditangkap 

Mau Investasi, CEO Apple Tim Cook Bertemu Jokowi 

17 April 2024 - 22:00 WIB

Mau Investasi, CEO Apple Tim Cook Bertemu Jokowi 

Tiga Opsi Putusan MK Versi Denny Indrayana yang Akan Dibacakan Senin 22 April 2024 

16 April 2024 - 20:12 WIB

Tiga Opsi Putusan MK Versi Denny Indrayana yang Akan Dibacakan Senin 22 April 2024 
Trending di Hankam