daulatrakyat.com – Presiden Jokowi dikritik kubu AMIN buntut pernyataan Presiden Boleh Kampanye di Pilpres.
Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya menyebut presiden boleh memihak dalam Pilpres dan Pemilu.
Menurut Juru Bicara Timnas AMIN, Usamah Abdul Aziz, Jokowi pernah menyatakan akan netral dalam Pemilu 2024. Pernyataan terbaru Jokowi, kata Usamah, menandakan mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak konsisten.
“Kami menuntut konsistentu pernyataan Pak Jokowi pada saat makan bersama tiga capres yang menyepakati untuk presiden beserta jajarannya bersikap netral,” kata Usamah kepada wartawan, Selasa (24/1/2024).
Usamah mengaku pihaknya memahami mengapa Jokowi menyatakan presiden boleh memihak dalam Pilpres. Sebab Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi kini sedang berlaga sebagai cawapres dalam Pilpres 2024.
“Saya memahami pernyataan presiden tersebut karena putranya sendiri yang maju sebagai calon wakil presiden, sehingga seorang ayah harus bantu anaknya,” ucap Usamah.
Oleh sebab itu, Usamah menyebut Kubu AMIN hanya bisa berharap Pemilu 2024 berjalan jujur dan adil, meski pun nanti Jokowi bersikap tidak netral.
“Beliau ini baru menyatakan bahwa beliau boleh, tapi kan beliau ini belum menyatakan diri untuk berpihak,” tegas Usamah.
Pernyatan Jokowi Soal Keberpihakan Saat Pilpres
Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memihak dan berkampanye, termasuk bagi seorang Presiden.
Hal itu ditegaskan Jokowi saat ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tidak ada hubungan dengan politik justru jadi tim sukses.
“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Meski bisa ikut kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik atau kampanye.
“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh,” kata Jokowi.
Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana memastikan tidak ada konflik kepentingan pejabat negara yang ikut kampanye.
“Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” katanya lagi.***
