Spirit MALARI 1974: Keniscayaan Sejarah Kaum Muda Melawan Ketidakadilan
Seorang filsuf, penulis, dan jurnalis Prancis yang juga penerima Hadiah Nobel Sastra 1957, Albert Camus menulis, “Karena logikamu sama jahatnya dengan hatimu, dan pikiran-pikiranmu memainkan peran yang sama dengan nuranimu.. maka aku melawanmu !”.
50 tahun berlalu tepatnya pada 15 Januari 1974, Indonesia dikejutkan dengan sebuah peristiwa yang sangat monumental, yaitu Malapetaka Lima Belas Januari (MALARI). Sebuah akronim yang berkonotasi dan bernuansa kengerian atas sebuah peristiwa, membekas dalam ingatan orang banyak.
Demonstrasi mahasiswa pada 15 Januari 1974 yang dipimpin ketua Dewan Mahasiswa UI Hariman Siregar mampu menggerakan idealisme kaum muda terdidik di dunia kampus untuk peduli terhadap nasib masyarakat luas yang dihimpit ketidakadilan.
Kaum muda terdidik tidak boleh abai dan sekedar bangga dengan status kemahasiswaannya di dalam menara gading. Keilmuan yang didapat di dunia pendidikan tinggi menjadi modal dalam merefleksi realitas sosial yang timpang. Pilihan sikap kritis terhadap kebijakan negara yang tidak adil adalah sebuah keniscayaan sejarah yang tidak ragu diemban. Oleh karenanya demonstrasi adalah pilihan jalan korektif dalam mengontrol kekuasaan yang tamak.
Ekonomi negara yang cenderung kapitalistik dan hanya dinikmati segelintir orang, adalah kondisi objektif pada era 70-an. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi antara 7 – 9% digerakan oleh kepentingan kelompok elit politik yang melekat dalam sistem kekuasaan Orde Baru.
Masa keemasan ekonomi sebagai keberuntungan yang hanya dinikmati oleh segelintir orang di pucuk-pucuk kekuasaan, pola “mengalir ke atas” (trickle up effect) , tidak terjadi “mengalir ke bawah (trickle down effect).
Secara simultan korupsi semakin permisif membiak di lingkaran pemegang otoritas kekuasaan.
Kondisi semakin parah dengan melonjaknya harga-harga komoditi kebutuhan rakyat yg menjadi kebutuhan dasar (basic need). Derasnya dominasi investasi asing, khususnya investasi Jepang telah mendorong kejahatan korupsi di dalam sistem kekuasaan semakin merajalela.
Begitu pentingnya dominasi investasi Jepang di Indonesia, penguasa Orde Baru harus mengatur kebijakan ekonomi dengan seksama, dimana kegiatan ekonomi terpusat pada pemerintahan yang pelaku ekonominya dikuasai kroni-kroni presiden.
Kondisi ini sejatinya adalah upaya kapitalisasi segelintir orang, akibatnya ekonomi negara menjadi rapuh. Sedangkan kehidupan politik mutlak mengedepankan pendekatan keamanan (security approach), dimana kebebasan berbicara atau pandangan kritis rasional terhadap kekuasaan dianggap ancaman yang harus dibungkam dengan sewenang-wenang (otoriter).
Stabilitas politik ditegakkan dengan ancaman kekerasan (kohersip).
Kekuasaan yang terpusat di lingkaran kroni terdekat presiden menjadi ciri dan watak kepemimpinan Orde Baru.
Setting pemerintahan beginilah sebenarnya yang diprotes dikritik ditentang dan dilawan oleh seorang Hariman Siregar, yang pada saat peristiwa malari menyandang ketua Dewan Mahasiswa UI.
Kegelisahan idealismenya teraktualisasi dengan mulia untuk memimpin perlawanan atas ketidakadilan sang penguasa Orde Baru, presiden Soeharto. Maka meletuslah peristiwa malari pada 15 Januari 1974 sebagai perlawanan kaum muda mahasiswa terhadap ketidakadilan.
Perlawanan dalam wujud demonstrasi mahasiswa ketika itu telah melengkapi catatan sejarah kepedulian mahasiswa terhadap nasib hidup orang banyak, sangat berharga.
Peristiwa malari telah meneguhkan nilai-nilai etik dan moralitas dalam dunia kemahasiswaan. Eksistensi dunia kemahasiswaan bukan semata menyandang predikat kelas menengah kaum muda terdidik, lebih dari itu adalah “aku berpikir, maka aku ada”.
Berpikir bukan hanya untuk diri sendiri, sangatlah elok untuk kita renungkan. Panjang umurlah perjuangan melawan ketidakadilan.**
Oleh: Standarkiaa Latief, KAUKUS 89 (Aktivis Gerakan 80 – 90 an)
