Menu

Mode Gelap

Politik · 8 Mar 2024 16:23 WIB ·

Mahfud MD Komentari Hak Angket DPR yang Katanya Akan Memakzulkan Jokowi


					Mahfud MD Komentari Hak Angket DPR yang Katanya Akan Memakzulkan Jokowi Perbesar

daulatrakyat.com – Mahfud MD Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 mengomentari soal hak angket DPR yang kabarnya akan memakzulkan Jokowi.

Dia menyebut hak angket yang gulirkan ke DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 tidak ada kaitannya dengan pemakzulan Presiden Jokowi. Menurutnya, dari sudut teknis prosedural hal itu berbeda.

Mahfud MD menjelaskan, jika hak angket yang digugat adalah kebijakan pemerintah, bukan paslon, bukan KPU yang juga akan dipersoalkan.

“Oleh sebab itu, angket itu tidak ada kaitan langsung dengan pemakzulan, angket itu ndak ada kaitan langsung dengan pemakzulan presiden, karena dari sudut teknis prosedural berbeda,” kata Mahfud ditemui wartawan di Kawasan Jakarta Pusat, Jumat (8/3/2024).

Ia menyampaikan, jika angket nanti misalnya akan menyimpulkan penyalahgunaan anggaran negara, yang kedua, telah terjadi korupsi.

“Nah kalau korupsi itu pemakzulan kan. Nah itu nanti dibentuk panitia pemakzulan beda lagi, dan itu lama,” beber Mahfud.

“Mungkin ada indikasi tindak pidana, itu nanti akibat hukumnya bukan pemakzulan, hukum pidana biasa. Nah itu normatifnya begitu kalau angket itu,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Mahfud menegaskan, jika angket berujung pemakzulan itu melalui proses yang lama dan panjang. Untuk itu, ia menegaskan, tidak ada hasil angket pemakzulan.

“Tidak akan ada hasil angket, presiden makzul, ndak bisa. Harus hanya rekomendasi bahwa penggunaan anggaran salah, baru nanti kalau salah itu terkait dengan lima hal, korupsi, penyuapan, pengkhianatan terhadap negara,

lalu ada tindak pidananya, dan ada pelanggaram etik ya, itu baru proses sendiri pemakzulan. Yang itu diusulkan oleh 1/3 anggota DPR, sidang sekian lama, lalu pembentukan komisi, lalu sidang pleno dihadiri 2/3, keputusan disetujui 2/3, itu lama,” katanya.

“Oleh sebab itu, angket yang sekarang ini ndak ada hubungan langsung dengan pemakzulan, tapi bisa saja ada kaitan pidananya yang itu tidak terikat waktu Oktober atau kapanpun, kalau pidana tuh kan lama ya, kedaluwarsa.”ujarnya.(suara.com)

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Dokter Rayendra Renovasi Toilet, Kenalkan Program PAUD Sehat

24 July 2024 - 16:41 WIB

Dokter Rayendra Renovasi Toilet, Kenalkan Program PAUD Sehat

Respons Jaro Ade Soal Rudy Susmanto yang Bakal Jadi Rivalnya di Pilbup Bogor 2024

23 July 2024 - 14:42 WIB

Respons Jaro Ade Soal Rudy Susmanto yang Bakal Jadi Rivalnya di Pilbup Bogor 2024

Rudy Terima SK Cabup Bogor, Iwan: Saya Fatsun dan Tak Akan Berkhianat

22 July 2024 - 21:48 WIB

Rudy Terima SK Cabup Bogor, Iwan: Saya Fatsun dan Tak Akan Berkhianat

Gerindra Kota Bogor Nilai Jenal Mutaqin Cawalkot Paling Siap

21 July 2024 - 21:25 WIB

Gerindra Kota Bogor Nilai Jenal Mutaqin Cawalkot Paling Siap

Jaro Ade Puncaki Elektabilitas Calon Bupati Bogor 2024

21 July 2024 - 18:24 WIB

Jaro Ade Puncaki Elektabilitas Calon Bupati Bogor 2024

Rini Indriani, Calon Wakil Bupati Kulon Progo 2024 yang Jadi Perbincangan Politisi dan Para Tokoh. Siapa Dia?

19 July 2024 - 16:01 WIB

Rini Indriani, Calon Bupati Kulon Progo 2024 yang Jadi Perbincangan Politisi dan Para Tokoh. Siapa Dia?
Trending di Politik