daulatrakyat.com – Percepatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia memerlukan upaya kerja sama berbagai pihak.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerjasama dengan United Nations Development Programs (UNDP) Indonesia melaksanakan program Enhancing Readiness for The Transition to Electric Vehicles (ENTREV).
Program ini bertujuan untuk membangun dan menguatkan ekosistem Electric Vehicle (EV) atau Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Indonesia.
Demikian disampaikan National Project Manager Enhancing Readiness for the Transition to Electric Vehicles (ENTREV) di Indonesia, Eko Adji Buwono, dalam webinar nasional bertajuk ‘Migrasi ke Energi Baru Terbarukan, yuk!’, Sabtu 27 Juli 2024.
“Program ENTREV sendiri adalah program global. Kita bagian dari Global e-Mobility Ecosystem yang di Asia itu di-lead oleh The United Nations Environment Programme (UNEP) dan Asian Development Bank (ADB),” ujarnya.
Eko menyampaikan, proyek ENTREV berdurasi 4 tahun (2023-2027) dan menggunakan National Implementation Modality (NIM) di mana mitra pelaksana adalah Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Gatrik).
“Jumlah dana untuk program ENTREV totalnya sekitar USD 1,8 juta, di mana pendanaan kerja sama tersebut melalui Globally Environment Facility (GEF), dananya ada di Kementerian ESDM tepatnya di Ditjen Gatrik,” kata Eko.
Eko mengatakan, kehadiran ENTREV adalah untuk mendukung pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam mempersiapkan kebijakan, kelembagaan, dan kesiapan teknis untuk transisi menuju mobilitas listrik.
“Kita punya kegiatan yang mengadvokasi kebijakan nasional atau kebijakan pusat dengan melibatkan berbagai pihak yang
terdiri dari lembaga-lembaga pemerintah yang terhubung,” ucap dia.
Dijelaskannya, ada tiga tujuan utama dari proyek ENTREV dalam transisi menuju mobilitas listrik yang akan mengarah pada pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
Pertama, emisi GRK langsung dihindari sebagai hasil dari peningkatan penggunaan BEV (kendaraan listrik baterai) dan emisi tidak langsung yang difasilitasi proyek (total 473,8 ktCO2).
Kedua, peningkatan Volume investasi yang dimobilisasi dan dimanfaatkan oleh GEF untuk pembangunan yang GRK rendah (sebesar USD 13,4 juta)
Ketiga, jangkauan jumlah penerima manfaat langsung proyek yang dipilah berdasarkan jenis kelamin (87.851 perempuan dari total 321.612 orang).
“Proyek ini juga melibatkan publik. Jadi tidak harus beli mobil atau motor listrik, tapi juga bisa berkontribusi dalam ekosistem EV,” tutur Eko.
Saat ini, beber Eko, pemerintah fokus pada kebijakan untuk bisa mendukung industri kendaraan listrik masif di Indonesia sebagai upaya menumbuhkan ekosistem kendaraan listrik di masyarakat.
“Kebijakan pemerintah saat ini banyak menguntungkan, banyak memudahkan kepemilikan, produsen atau manufaktur kendaraan listrik,” terangnya.
Peluang dan dukungan pemerintah terhadap percepatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia terangkum dalam empat hal sebagai berikut:
Pertama, pemerintah fokus pada kebijakan untuk melonggarkan semua regulasi guna mendorong ekosistem EV untuk tumbuh secara eksponensial
Kedua, berbagai insentif telah diberikan kepada konsumen untuk memperoleh 2-W (roda 2) dan 4-W (roda 4).
Ketiga, Indonesia memiliki sumber daya mineral yang besar untuk memproduksi baterai lokal, sehingga dapat membuat harga EV lebih terjangkau.
Keempat, sektor swasta bekerja sama dengan badan usaha milik negara PLN untuk memasang stasiun pengisian daya di seluruh negeri, dengan tarif tambahan untuk pengisi daya.
Eko menekankan bahwa dalam percepatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia memerlukan upaya kerja sama berbagai pihak.
Tak hanya Government to Government tetapi juga dengan swasta, BUMN serta lembaga keuangan untuk bisa memudahkan ekosistem kendaraan listrik masif di Indonesia.
“Jadi kita kolaborasinya bukan hanya dengan sektor-sektor tertentu, tapi seluruh sektor berkolaborasi. Bahkan bukan hanya nasional, tapi juga secara global,” jelasnya.
Diakui Eko, dalam menjalankan proyek ENTREV ini ada sejumlah tantangan yang dihadapi seperti kendaraan listrik masih dianggap mahal, pasar baterai bekas belum ada, pun pasar sekunder kendaraan listrik belum ada.
“Kemudian industri keuangan masih menunggu dan melihat perkembangan terkait pembiayaan kepada pelanggan pengguna akhir, serta pembiayaan bagi penyedia industri pengisian daya (EVCS dan BSS),” ungkapnya.
Sebagai informasi, webinar nasional bertajuk ‘Migrasi ke Energi Baru Terbarukan, Yuk!’ terselenggara berkat kerja sama Netralnews dengan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI), Universitas Negeri Malang (UM), dan Sinau Cagar Budaya (Sigarda), serta didukung oleh Pertamina New Renewable Energy (NRE), Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Shenhua Guohua Pembangkitan Jawa Bali (SGPJB), serta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Nusantara Power.***
(Acep Mulyana)
