daulatrakyat.com – Sejumlah Mahasiswa HMI MPO dan PKL Puncak membakar foto Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu saat aksi demonstrasi di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, pada Jumat 6 September 2024.
Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan dan juga kritikan keras terhadap perilaku serampangan dan ugal-ugalan yang dilakukan oleh Pj.Bupati Bogor dalam mengelola Pemerintahan
di Kabupaten Bogor.
Selain itu masa aksi juga meminta agar Asmawa Tosepu mundur dari jabatanya dan segera dipulangkan ke wilayah asalnya yakni di Kendari.
Ketua HMI MPO Cabang Kabupaten Bogor Al Aziz Jaya Wiguna mengatakan bahwa, pihaknya mengelar aksi demontrasi sebagai bentuk kekecewaan terhadap kinerja Pj Bupati Bogor yang dinilai menimbulkan pro kontra di masyarakat.
Menurutnya, delapan tuntutan dilayangkan oleh Mahasiswa salah satunya yakni hentikan “Konawe Connection” dengan adanya indikasi Purnaisme STPDN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Kemudian meminta kepada Inspektorat untuk memeriksa Pj.Bupati Bogor dalam kegiatan liburan terpimpin, dengan agenda reoni STPDN di Highland Park.
Meminta Inspektorat untuk melakukan audit investigasi kegiatan Pj.Bupati Bogor yang berlokasi di Labuan Bajo.
Selanjutnya menilai Pj.Bupati hanya membuat kisruh dengan kebijakannya melakukan penggusuran secara paksa terhadap PKL Puncak Bogor.
Lalu, dinilai gagal dan tidak “becus” mengelola persoalan Truk Tambang di wilayah Kecamatan Parung Panjang.
Aziz juga menilai Pj.Bupati Bogor terindikasi melakukan perilaku asusila kepada para ASN Perempuan dengan janji-janji promosi jabatan.
Serta memaksakan kegiatan pemecahan Rekor Muri untuk Nasi Liwet, namun tidak membuahkan hasil sehingga memarahi para Kepala Desa dan Camat-camat dalam kegiatan tersebut.
“Semenjak ditetapkannya Asmawa Tosepu sebagai Pj.Bupati di Kabupaten Bogor oleh Kementerian Dalam Negeri tentunya menuai banyak pro dan kontra yang dihadapkan pada masyarakat Kabupaten Bogor,” kata Al Aziz Jaya Wiguna, Jumat 6 September 2024.
Menurutnya, dalam kurun waktu sembilan bulan Asmawa Tosepu menjabat sebagai orang nomor satu di tanah bumi tegar beriman tidak lantas menghasilkan prestasi gemilang.
Namun disinyalir hanya menghasilkan kegaduhan dan kekacauan, sehingga menyebabkan perselisihan ditengah masyarakat Kabupaten Bogor dewasa kini.
Semebtara itu, ditempat yang sama, Kuasa Hukum Pedagang Warpat, Deni Firmansyah mengungkapkan bahwa, pihaknya meminta keadilan kepada Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu atas tindakan yang telah melakukan penggusuran tebang pilih para PKL di kawasan Puncak.
“Yang pertama kita mengapresiasi para rekan mahasiswa HMI MPO ternyata mereka disini satu hati, dan akan mengupayakan aspirasinya terutama, meminta keadilan kepada Pj Bupati Bogor untuk tidak tebang pilih terkait perizinan di kawasan puncak,” ujar Deni Firmansyah.
Lebih lanjut ia menjelaskan, para PKL di kawasan Puncak sejatinya telah menguruskan perizinan kepada Pemerintah hingga saat dibongkar oleh aparat, berbanding terbalik dengan Asep Stroberi yang masih berdiri kokoh di kawasan Puncak.
“Bukan hanya Asep Stroberi saja yang mendapat izin tetapi para pedagang pun mendapatkan izin itu pun harus, karena kami dari 26 Juni kita sudah melakukan proses perizinan tetapi sampai sekarang izin kita tidak mendapat respon,” ungkapnya.***
Albin Pandita
