daulatrakyat.com – Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana, akhirnya angkat bicara menanggapi polemik biaya perjalanan dinas. Di tengah sorotan publik dan pejabat struktural, Hellyana menegaskan bahwa setiap langkahnya dilakukan berdasarkan tugas resmi, bukan perjalanan pribadi.
“Semua perjalanan dinas saya berdasarkan surat tugas resmi dari Sekretariat Daerah. Saya menghadiri undangan, membuka acara, dan melakukan monitoring lapangan. Semuanya administratif dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Hellyana, Senin (14/7/2025).
Pernyataan ini sekaligus merespons tudingan bahwa tujuh dari sepuluh perjalanan dinasnya dianggap tidak jelas. Hellyana meluruskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan kegiatan tanpa landasan hukum yang sah.
Fungsi Wakil Gubernur Menurut UU: Bukan Sekadar Pendamping
Hellyana menekankan bahwa dirinya bukan bawahan Gubernur secara struktural birokrasi. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, posisi Wakil Gubernur merupakan bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
“Saya membantu Gubernur, tapi juga bertanggung jawab langsung kepada masyarakat Bangka Belitung. Setiap tugas saya untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi apalagi pencitraan,” tegasnya.
Hellyana juga menyayangkan jika keberatan terhadap perjalanannya disampaikan di ruang publik, bukan melalui forum resmi pemerintahan.
Buntut Sorotan Anggaran Dinas Rp 217 Juta
Kepala Biro Umum Pemprov Babel, Burhanuddin, sebelumnya mengungkap bahwa sejak Mei hingga Juli 2025, anggaran perjalanan dinas Wakil Gubernur beserta ADC-nya telah menyentuh angka Rp 217.241.372. Angka ini disebut lebih tinggi dibandingkan Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani, yang hanya menghabiskan Rp 167 juta di periode yang sama.
“Ironisnya, jumlah tim Gubernur justru lebih banyak dibandingkan tim Wagub. Namun frekuensi kegiatan Wakil Gubernur ternyata lebih padat,” ungkap Burhanuddin, Minggu (13/7/2025).
Efisiensi Anggaran Jadi Tantangan Berat
Burhanuddin menambahkan bahwa Pemprov Babel sedang berada dalam kebijakan efisiensi belanja daerah, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Imbasnya, anggaran perjalanan dinas untuk seluruh sekretariat, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur, dipangkas hingga 50 persen.
“Anggaran kita tinggal Rp 700 juta untuk seluruh pejabat mulai dari Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, staf ahli, asisten, hingga kabiro dan staf. Kalau tidak efisien, habis semua,” ujarnya.
Hellyana Tegas: “Saya Tidak Melanggar Aturan”
Di akhir pernyataannya, Hellyana menegaskan bahwa dirinya tidak bertindak di luar koridor pemerintahan. Semua agenda yang dijalankan dilakukan demi memastikan roda pemerintahan tetap berjalan dan kepentingan rakyat Bangka Belitung terlayani.
“Perjalanan dinas saya bukan liburan, ini bagian dari kerja. Kalau ada yang tidak sepakat, mari kita bahas di meja pemerintahan, bukan di ruang publik,” pungkasnya.***
